KPU TANGGAPI ANIES SOAL PENANGANAN DUGAAN KECURANGAN PEMILU

TEROPONG-MEDIA.COM | POLITIK - KPU memberi tanggapan permintaan Anies Baswedan dengan serius terkait laporan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka menegaskan akan mengikuti semua keputusan dari Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atributif sesuai UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran aturan pemilu dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik, Sabtu (17/02/24)

Idham menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU harus menindaklanjuti keputusan Bawaslu dalam waktu maksimal 3 hari. Selain itu, menurut Pasal 475 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU juga wajib mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Idham kemudian menunjukkan contoh tindak lanjut yang dilakukan KPU terhadap putusan Bawaslu. Salah satunya adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu. 

"Ini menunjukkan bahwa KPU benar-benar berkomitmen untuk menjalankan prosedur pemungutan suara di TPS sesuai dengan undang-undang Pemilu," kata Idham dengan tegas.

Sebelumnya, Anies menekankan pentingnya KPU untuk serius menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilu. KPU harus menghormati setiap laporan yang masuk terkait masalah tersebut.

"KPU perlu memperhatikan semua laporan dengan serius karena kita semua ingin meningkatkan kualitas demokrasi," ujar Anies di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Sabtu (17/02).

Anies menegaskan bahwa keseriusan KPU dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan kecurangan pemilu bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, salah satu tanda demokrasi yang baik adalah pemilu yang bersih dan jujur. 

"Pemilu yang bersih dan jujur merupakan indikasi demokrasi yang baik. Setiap kekurangan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan benar dan semua aspirasi diakomodir," jelasnya.

Dengan demikian, tindakan KPU dalam menanggapi dugaan kecurangan pemilu menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan transparan dan adil demi kepentingan bersama.

(H/S)

Berbagi :